Padang – Sidang tuntutan terhadap Aswannaldi, mantan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, digelar di Pengadilan Tipikor Padang pada Senin (30/06/2025).
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Aswannaldi dengan hukuman lima tahun penjara atas dugaan korupsi pengadaan perlengkapan siswa tingkat SD dan SMP tahun anggaran 2023.
Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Aswannaldi untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan, serta membayar biaya perkara sebesar Rp10 ribu.
Dalam surat tuntutannya, JPU meyakini Aswannaldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Abu Abdurrachman, menjelaskan modus korupsi yang dilakukan Aswannaldi. menurutnya,dugaan tindak pidana korupsi bermula dari perubahan jenis anggaran dan penggelembungan harga satuan perlengkapan siswa tahun 2023.
Abdurrachman menjelaskan, awalnya program pengadaan perlengkapan siswa ditujukan untuk siswa baru kelas I SD dan kelas VII SMP dengan pagu awal sebesar Rp2,9 miliar dan Rp1,9 miliar.
Namun, terdakwa mengusulkan perubahan jenis belanja dari “beasiswa” menjadi “belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat”, serta menaikkan harga satuan dari Rp300 ribu menjadi Rp700 ribu per siswa.
“Awalnya pengadaan ini merupakan bagian dari belanja beasiswa, tapi kemudian diubah menjadi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, dengan kenaikan nilai dari Rp300 ribu menjadi Rp700 ribu per siswa tanpa melalui survei harga atau perhitungan HPS yang sah,” kata Abdurrachman dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Senin (30/06/2025).
Perubahan tersebut kemudian diikuti dengan manipulasi data jumlah siswa penerima bantuan agar sesuai dengan anggaran yang telah digeser.
Bahkan, Aswannaldi selaku PPTK menunjuk penyedia tanpa proses klarifikasi, mini kompetisi, atau verifikasi kemampuan penyedia untuk memenuhi pengadaan dalam jumlah besar.
Abu Abdurrachman menambahkan, akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp1,1 miliar karena mark-up anggaran dan pengalihan pekerjaan ke pihak lain yang tidak sesuai prosedur.
