Jakarta – Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu polemik. Ekonom dari LPEM UI, Teuku Riefky, mengungkapkan kekhawatiran bahwa langkah ini dapat menggerus independensi bank sentral.
Riefky menyampaikan kekhawatiran tersebut di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Status Thomas Djiwandono sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama.
"Jika pelantikan pejabat baru membuat kebijakan BI semakin tidak fokus pada mandatnya, itu menguatkan indikasi bahwa independensi bank sentral semakin melemah," tegas Riefky, yang juga tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia. Ia menilai independensi BI telah tergerus sebelum pencalonan Thomas.
Skema burden sharing antara BI dan Kementerian Keuangan untuk program prioritas presiden menjadi salah satu contohnya. Injeksi likuiditas ke perbankan yang diinisiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga dinilai mengaburkan batas fiskal dan moneter.
BI memiliki mandat utama untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, Riefky menilai kebijakan BI belakangan lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. "Inflasi memang relatif terkendali, tapi rupiah masih dalam tekanan dan cenderung berkelanjutan, sementara BI tidak melakukan upaya di area itu," jelasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa independensi BI akan terganggu. "Enggak ada yang aneh. Kalau independensi nggak ada hubungan," ujarnya di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Purbaya menegaskan pemerintah tidak pernah melakukan intervensi terhadap BI dalam pengambilan keputusan. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI tetap berjalan melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
