Jakarta – Kementerian Keuangan mengumumkan penerimaan pajak negara hingga Februari 2026 mencapai Rp 245,1 triliun. Capaian ini melonjak 30,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa angka tersebut setara dengan 10,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.
"Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30 persen di Januari maupun Februari dibandingkan tahun lalu," kata Purbaya di kantornya, Jumat (6/3/2026).
Purbaya optimistis kinerja penerimaan negara tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Keyakinan ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang memangkas outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Berdasarkan data Kemenkeu, pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp 358 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 493,8 triliun. Dengan demikian, APBN mengalami defisit Rp 135,7 triliun hingga akhir Februari 2026.
Purbaya menegaskan, kondisi fiskal Indonesia masih terkendali. "Karena kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB (Produk Domestik Bruto), kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan, kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20, tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu," tegasnya.
Sebelumnya, Fitch Ratings memangkas outlook atau proyeksi rating utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Rabu (4/3/2026). Meski demikian, Fitch mempertahankan rating Indonesia di peringkat BBB atau layak investasi. Fitch menjadi lembaga kedua yang menurunkan outlook Indonesia setelah Moody’s.
Fitch menyoroti program-program sosial pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) yang berbiaya tinggi. Di sisi lain, Fitch memprediksi pendapatan pemerintah hanya akan mencapai 13,3 persen dari PDB pada 2026 dan 2027, di tengah ketiadaan langkah-langkah mobilisasi pendapatan yang signifikan.
