Padang – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memacu pemulihan Sumatera Barat pascabencana melalui rapat koordinasi dengan kepala daerah se-Sumbar, Selasa (13/1), di Istana Gubernur. Rapat ini membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Fokus utama adalah menghimpun masukan dari daerah terkait penanganan dampak bencana. Tito, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menegaskan komitmen pemerintah pusat.
"Intinya, kita ingin membahas update situasi, khususnya setelah pembentukan Satgas," ujar Tito. Pemerintah pusat, lanjutnya, telah mengerahkan sumber daya nasional sejak awal bencana. TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi dalam penanganan.
Konsolidasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memetakan kondisi riil di lapangan. Tito menekankan pentingnya penanganan yang terarah. "Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu," jelasnya.
Tim penilai mencatat 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Indikator pada dasbor kebencanaan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berfungsi.
Mendagri mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dan pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah pemulihan. Namun, Tito memastikan indikator pemulihan tetap menjadi perhatian. Hal ini mencakup keberlangsungan pemerintahan, pelayanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, dan ketersediaan kebutuhan vital masyarakat.
Masukan detail dari daerah sangat penting agar pemerintah pusat dapat bergerak lebih tepat sasaran, terutama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Tito mengidentifikasi Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan sebagai daerah yang masih memerlukan perhatian lebih.
Masukan dari kepala daerah akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas di tingkat nasional. Ia meminta seluruh kepala daerah menyiapkan data lapangan secara lengkap dan akurat. Data ini krusial untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Daerah yang belum sepenuhnya pulih akan kami kendalikan lagi. Secepat mungkin kami tangani bersama-sama," tegasnya.
Bupati Agam, Benni Warlis, menyampaikan catatan terkait indikator pada dasbor kebencanaan yang masih memerlukan perhatian di Kabupaten Agam. Kondisi ruas jalan, pasar, sektor penginapan dan hotel, serta fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi perhatian.
RSUD Lubukbasung, lanjutnya, masih dalam kondisi darurat dan mengalami overcrowded, sehingga membutuhkan dukungan lanjutan dalam proses pemulihan.
