Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Upaya pemulihan itu kini terus berjalan dengan dukungan langkah strategis dari pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman, mengatakan perhatian Menteri Pertanian RI terhadap penanganan di lapangan menjadi dorongan penting bagi daerah untuk mengoptimalkan seluruh tahapan pelaksanaan.
“Kami menyambut baik arahan Bapak Menteri sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat. Saat ini, proses rehabilitasi sedang berjalan dan terus kami dorong agar lebih cepat,” ujar afniwirman di Padang, Jumat (17/4/2026).
Data Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar menunjukkan dampak bencana terhadap sawah di daerah itu cukup besar. Tercatat 2.802 hektare mengalami rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat, dan 730,97 hektare hilang.
Afniwirman menjelaskan, penanganan lahan terdampak tidak hanya sebatas membersihkan material yang menutup sawah. Pemulihan juga mencakup normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, hingga menyiapkan tanah agar kembali layak tanam.
“Di beberapa lokasi, sawah tertimbun material cukup tebal dan jaringan irigasi mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan bertahap dan membutuhkan ketelitian teknis, sehingga memerlukan waktu lebih dibanding penanganan biasa,” katanya.
Selain persoalan teknis di lapangan, proses rehabilitasi juga harus melalui tahapan administratif sesuai ketentuan. Langkah itu meliputi pendataan dan verifikasi luas lahan terdampak, verifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL), penyusunan rencana teknis, hingga pencairan anggaran yang disalurkan langsung kepada kelompok tani.
“Kita ingin memastikan proses penanganan ini tidak hanya baik dalam pelaksanaan, tapi juga aman dari segi pertanggungjawaban keuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyaluran anggaran rehabilitasi mengikuti mekanisme keuangan negara. Dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi, lalu dialokasikan kepada kabupaten/kota dan kelompok tani penerima.
“Mekanisme ini bertujuan memastikan penanganan dilakukan secara terkoordinasi,tepat sasaran,dan akuntabel,mengingat lokasi terdampak tersebar di beberapa daerah. Dalam pelaksanaannya, memang terdapat tahapan verifikasi dan perencanaan berjenjang yang harus dilalui,” jelasnya.
Untuk penanganan itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 miliar. Dana tersebut tidak hanya untuk pemulihan lahan rusak ringan dan sedang,tetapi juga untuk rehabilitasi saluran irigasi,jalan usaha tani,serta bantuan bibit berbagai tanaman seperti cokelat,padi,jagung,dan lainnya.
“Jadi perlu digaris bawahi ya, anggaran 455 milyar yang disampaikan Pak Menteri itu adalah total keseluruhan anggaran bantuan pertanian untuk Sumbar. Bukan hanya untuk pemulihan lahan tapi juga untuk irigasi, jalan dan bibit,” ujarnya.
Afniwirman mengatakan, progres di lapangan hingga kini terus menunjukkan perkembangan berarti. Untuk program optimalisasi lahan pascabencana, dari total target 2.802 hektare,sebagian besar sudah masuk tahap kontrak dan pencairan.
Pada program rehabilitasi sawah, dari total volume yang direncanakan seluas 1.100 hektare, 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare di antaranya sudah masuk tahap pencairan anggaran.
“Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi lahan sudah mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait telah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain penyederhanaan koordinasi lintas sektor, percepatan verifikasi dan penetapan lokasi prioritas, optimalisasi alat dan sumber daya di lapangan, serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani.
“Kami terus memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh tahapan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek teknis di lapangan. Targetnya, seluruh bantuan tersalurkan sesegera mungkin sehingga lahan yang terdampak bisa kembali produktif,” tegasnya.
Afniwirman memastikan Pemprov Sumbar berkomitmen menuntaskan seluruh proses rehabilitasi dalam waktu dekat. Langkah itu sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan daerah dan mendukung program nasional di sektor pertanian.
