Jakarta – Komisi IV DPR RI memprioritaskan pemulihan Sumatera Barat pascabencana dalam pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (13/1/2026). Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmen tersebut. Fokus utama adalah pembangunan kembali sistem irigasi pertanian yang rusak akibat hidrometeorologi.
Menurut Rahmat Saleh, masalah irigasi bukan sekadar isu sektoral. "Ketika kita berbicara tentang pemulihan Sumbar pasca-bencana, maka irigasi adalah fondasinya," tegas Rahmat. Irigasi dinilai vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari ketahanan pangan hingga stabilitas pasokan komoditas nasional.
Sumbar memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga pangan. Tanpa irigasi yang berfungsi baik, produktivitas petani akan merosot dan berdampak pada ekonomi daerah. Inventarisasi awal menunjukkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp2 triliun. Rahmat Saleh berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran tersebut.
"Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran," jelasnya. Koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, dinilai penting agar program berjalan maksimal. Rahmat menyarankan agar pemerintah daerah dan kelompok tani dilibatkan aktif dalam perencanaan.
Selain irigasi, Rahmat menyoroti pentingnya pemulihan sektor pertanian secara komprehensif. Pemulihan meliputi perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih berkualitas, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen. "Komitmen kami jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah," pungkasnya.
