Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang dipaparkan pemerintah, menilai data tersebut belum akurat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengungkapkan hal ini dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan, Rabu (14/1/2026).
Rahmat menegaskan, ketidaktepatan data akan berdampak serius pada perencanaan dan penganggaran pemulihan. "Data yang dipaparkan tidak mencerminkan kondisi di lapangan," ujarnya. "Jika data keliru maka estimasi anggaran pemulihan juga akan meleset," imbuhnya.
Rahmat menyoroti laporan pemerintah pusat yang tidak mencatat kerusakan bendungan dan irigasi di Sumatera Barat. Padahal, menurutnya, Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan. "Dalam paparan data disebutkan irigasi dan bendungan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan," tegasnya.
Legislator dari Fraksi PKS itu memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat mencapai Rp2 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari proyeksi anggaran yang disiapkan pemerintah pusat, yaitu Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi.
Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengecekan ulang dan menyelaraskan data dengan pemerintah daerah. Hal ini dinilai penting agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat dirumuskan secara akurat dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Rahmat mengapresiasi langkah cepat para menteri yang turun langsung ke wilayah terdampak bencana. Ia juga menilai bantuan berupa beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian sangat membantu masyarakat.
