Jakarta – Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor batu bara di tengah fluktuasi harga energi global. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan keuntungan dari komoditas tersebut.
Instruksi ini muncul setelah harga batu bara melonjak akibat gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) di pasar internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini usai konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menjelaskan, pemerintah akan menghitung ulang pajak ekspor batu bara. Langkah ini bertujuan meningkatkan pendapatan negara seiring dengan naiknya keuntungan perusahaan batu bara.
Selain itu, pemerintah berencana merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026. Revisi ini akan menyesuaikan target produksi dan penerimaan negara.
Pemerintah juga mempercepat konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).
Presiden Prabowo meminta agar konversi PLTD ke PLTS segera direalisasikan.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan efisiensi dengan menyisir belanja operasional kementerian dan lembaga.
Pemerintah juga sedang mematangkan skema fleksibilitas kerja bagi ASN untuk menekan biaya rutin birokrasi.
