Padang – Universitas Dharma Andalas (Unidha) dan Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat programme kependudukan, pembangunan keluarga, serta percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Penandatanganan MoU yang berlangsung pada 24 Juli 2026 ini melibatkan kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Dra. mardalena Wati Yulia, M.Si., dan Rektor Unidha, Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 2542/PD.04/J3/2026 dan Nomor 341/Unidha/MoU/VII/2026.
Kepala BKKBN menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan mengembangkan berbagai program strategis seperti komunikasi, informasi, edukasi, serta diseminasi terkait kependudukan dan keluarga berencana. Selain itu, kerja sama juga mencakup pengembangan Pojok Kependudukan (Population Corner), pembentukan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), penelitian ilmiah hingga penyelenggaraan seminar dan pelatihan yang melibatkan sivitas akademika Unidha.
Sementara itu, Rektor Unidha menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dengan BKKBN sebagai langkah strategis mendukung pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Sumatera Barat melalui pendidikan tinggi berbasis Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
“Persoalan kependudukan serta percepatan penurunan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor,” ujar Prof. Novesar Jamarun. Ia menambahkan bahwa Unidha siap memberikan kontribusi nyata lewat inovasi akademik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.
Kerja sama ini berlaku selama lima tahun ke depan dengan tindak lanjut berupa perjanjian kerja sama atau kesepakatan teknis lainnya sesuai kebutuhan kedua pihak. Rektor berharap keterlibatan aktif pimpinan universitas beserta dosen dan mahasiswa dapat mendorong peningkatan kualitas keluarga sekaligus memperkuat pembangunan SDM secara berkelanjutan di wilayah tersebut.
Dengan langkah strategis ini,perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi isu-isu kependudukan nasional sekaligus memaksimalkan potensi bonus demografi Indonesia melalui pendekatan akademik yang terintegrasi dengan program-program pemerintah daerah maupun pusat.
