Padang – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) diingatkan untuk tidak terlena dengan data pertumbuhan ekonomi yang dipamerkan saat HUT ke-80, 1 Oktober 2025. Seorang ekonom menyebut kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah.
Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Syafrudin Karimi, menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan riil masyarakat.
“Rakyat sudah cukup lama menunggu bukti, benarkah pemerintah provinsi punya komitmen menaikkan kesejahteraan dalam arti riil? Kita jangan silau dengan angka-angka,” ujarnya, Selasa (1/10/2025).
Syafrudin menyoroti data penurunan gini ratio sebesar 0,35 persen dan tingkat kemiskinan 5,35 persen. Ia menilai, indikator tersebut bisa jadi menunjukkan pemerataan kemiskinan di Sumbar.
“Jangan-jangan kedua indikator yang ditampilkan hanya membuktikan bahwa kita di Sumbar mayoritas merata miskin,” katanya. Ia menambahkan, hal ini bisa terjadi jika laju pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat pengangguran tinggi.
Syafruddin mendorong pemimpin Sumbar untuk melakukan gebrakan strategis guna memutus lingkaran setan kemiskinan.
Sebelumnya, Pemprov Sumbar memamerkan capaian ekonomi melalui media sosial. Data tersebut mencakup kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 29,28 persen dan wisatawan domestik 25,1 persen pada periode Januari-Juli 2025.
Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 juga menunjukkan kenaikan di beberapa sektor. PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) naik 3,94 persen,diikuti dengan kenaikan inflasi sebesar 2,89 persen.Selain itu, ekspor juga mengalami pertumbuhan sebesar 36,96 persen, dengan negara tujuan ekspor terbesar adalah India, Pakistan, dan Bangladesh.
Data lain yang ditampilkan adalah penurunan gini rasio sebesar 0,35 persen dibandingkan 2024, penurunan persentase kemiskinan sebesar 10,39 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,73 persen, dan kenaikan nilai tukar petani sebesar 6,91 persen.
