Jakarta – Sejumlah ekonom bertemu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas dampak ekonomi Indonesia akibat konflik Amerika Serikat-Iran. Pertemuan berlangsung di kediaman Kalla, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026) malam.
Para ekonom menyoroti potensi kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah. Mereka juga menyoroti penyempitan ruang fiskal sebagai masalah utama.
Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menyatakan pertemuan ini bertujuan mendapatkan wawasan dari pengalaman Kalla. Tujuannya agar para ekonom dapat memberikan masukan kebijakan yang relevan.
"Kami melihat situasi ekonomi yang dinamis, sehingga perlu belajar dari sosok yang punya pengalaman untuk mendapatkan pandangan yang holistik tentang situasi Indonesia," kata Wijayanto usai pertemuan.
Vid Adrison, ekonom LPEM FEB UI, menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran ke sektor yang lebih produktif. Ia menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran besar, sekitar 8% dari APBN.
Vid menilai pemerintah dapat menghemat anggaran dengan memfokuskan program MBG pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data Susenas menunjukkan hanya 15% masyarakat yang khawatir kekurangan makanan.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya memilih pembiayaan yang memajukan negara dan meningkatkan penerimaan. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran untuk program produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
"MBG itu penting, beli alutsista itu penting, koperasi penting. Cuma ada yang lebih penting lagi," tegas Kalla.
Para ekonom juga menitipkan rekomendasi kebijakan kepada Kalla untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo jika ada kesempatan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengambil langkah penghematan agar defisit fiskal tidak melebihi 3% dari PDB. Defisit APBN berpotensi mencapai 3,6% jika harga minyak mentah dunia mencapai US$ 92 per barel.
Pemerintah membuka opsi penghematan di beberapa pos belanja, termasuk program makan bergizi gratis. Penghematan akan menyasar belanja yang tidak mendukung langsung distribusi makanan, seperti pembelian motor atau komputer untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain Wijayanto Samirin dan Vid Adrison, ekonom lain yang hadir adalah Rizki Nauli (Universitas Indonesia), Awalil Rizky (Bright Institute), Nailul Huda (CELIOS), serta Yose Rizal Damuri (CSIS).
