Limapuluh Kota – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas gambir di Kabupaten Limapuluh Kota.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui program “Pendampingan Desa Devisa”.
Gubernur Sumbar,Mahyeldi Ansharullah,berharap program ini menjadi solusi komprehensif untuk meningkatkan kuantitas,kualitas,dan akses pasar ekspor bagi petani gambir.
“Para pelaku usaha gambir lokal diharapkan tidak hanya memproduksi, tetapi juga mampu naik kelas menjadi eksportir yang kompetitif,” kata Mahyeldi saat peluncuran program di Aula Kantor Bupati limapuluh Kota, Selasa (29/7/2025).
Bupati Limapuluh Kota,Safni sikumbang,menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani gambir,mengingat kontribusi daerah terhadap ekspor gambir nasional.
“Sekitar 90 persen ekspor gambir Indonesia berasal dari Limapuluh Kota.Program ini menjadi momentum untuk mengubah itu,” tegas Safni.
Data menunjukkan produksi gambir di Limapuluh Kota mencapai 9.000 ton per tahun, melibatkan sekitar 100.000 petani di 35 nagari yang tersebar di 8 dari 13 kecamatan.
kepala Kanwil DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin, mengatakan program ini mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).Pendekatan yang diterapkan mencakup tiga lini penting: hulu, tengah, dan hilir.
“Di hulu, fokus pada penguatan teknis produksi dan pengolahan; di lini tengah, pada penguatan kelembagaan dan kemitraan; serta di hilir, fasilitasi akses pembiayaan dan transformasi ke pasar global,” jelas Dody.
Kolaborasi ini bertujuan mengkonsolidasikan peran seluruh pihak dalam membangun ekosistem ekspor berkelanjutan berbasis potensi lokal.
