Padang – Memanfaatkan momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Pemerintah Kota Padang dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang bertemu untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari upah hingga perlindungan pekerja, di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (1/5/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang dialogue antara pemerintah dan perwakilan buruh untuk menyampaikan aspirasi seputar regulasi, pengupahan, dan perlindungan tenaga kerja.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pihaknya akan terus membuka komunikasi dengan buruh dan pekerja. Ia menilai May Day menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Padang.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” kata Fadly.
ia menambahkan, Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Program Unggulan dan konsep Smart City yang tidak hanya menitikberatkan pada teknologi, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ujar Fadly.
Sementara itu, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah aspirasi pekerja.Di antaranya percepatan pembentukan dewan Pengupahan kota Padang,evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja,pengawasan pelaksanaan upah minimum,serta perlindungan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota.Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan,” kata Doni.
