Jakarta – Sumatera Barat (Sumbar) kini menjadi sorotan nasional dalam pengembangan ekonomi syariah setelah memborong tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 di Jakarta, Senin (6/7/2026). Prestasi ini sekaligus memperkuat posisi Sumbar untuk segera merealisasikan penerbitan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memberikan dukungan penuh terhadap rencana penerbitan sukuk tersebut.Skema pendanaan ini dinilai sangat tepat bagi Sumbar karena memiliki keselarasan nilai dengan prinsip syariah serta karakter masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi keadilan dan keberkahan.

Dalam ajang tersebut, Pemprov Sumbar sukses meraih peringkat kedua kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat keempat Inklusi Keuangan Syariah, serta peringkat kelima sebagai Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa raihan penghargaan ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan pemacu untuk memperluas dampak ekonomi syariah hingga ke sektor UMKM dan literasi keuangan masyarakat.

“Alhamdulillah, capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Nilai-nilai ekonomi syariah sejatinya selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan,keberkahan,dan kemaslahatan bersama,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintah daerah ke depan adalah memastikan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.

“Yang terpenting bukan hanya meraih penghargaan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, berharap keberhasilan Sumbar dapat menjadi katalisator sekaligus inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi syariah.

“Harapan kami, Anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya model pembangunan ekonomi syariah di banyak daerah di Indonesia,” ungkap Sholahudin.

Langkah strategis yang diambil Pemprov Sumbar ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.