Jakarta – Pemerintah menarik dana sebesar Rp75 triliun dari bank-bank Himbara untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin kementerian dan lembaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan langkah ini tidak akan mengganggu likuiditas perbankan.
"Itu buat belanja rutin kementerian/lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian," kata Purbaya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2026).
Purbaya meyakini, penarikan dana ini justru akan memberikan dampak positif bagi perekonomian melalui efek pengganda (multiplier effect) dari belanja pemerintah. Meski demikian, Purbaya tidak merinci bank mana saja yang dananya ditarik.
Saat ini, pemerintah masih menempatkan dana sebesar Rp201 triliun di perbankan untuk menjaga likuiditas. Sebelumnya, pemerintah telah menyuntikkan dana Rp276 triliun ke sistem perbankan dalam dua tahap.
Pada September 2025, Rp200 miliar digelontorkan ke lima bank, yaitu BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Kemudian, pada November 2025, suntikan dana ditambah Rp76 triliun ke sejumlah Bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Tujuan penyuntikan dana ke perbankan adalah untuk mendorong kredit sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Namun, Purbaya mengakui dampak injeksi likuiditas belum optimal.
"Dampak kebijakan injeksi uang yang kami taruh di sistem perbankan, itu enggak seoptimal yang saya duga sebelumnya," ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).
Purbaya mengklaim, masalah tersebut telah diperbaiki dan ekonomi menunjukkan perbaikan dalam satu bulan terakhir. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal keempat mencapai 5,4 persen dan 5,2 persen untuk keseluruhan tahun 2025.
Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat mencapai 6 persen, meskipun target APBN 2026 hanya 5,4 persen.
