Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti ketidakakuratan data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang dipaparkan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyatakan data tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pernyataan ini disampaikan Rahmat Saleh dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Rahmat mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam penanganan bencana. Menurutnya, bantuan tanggap darurat telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran para menteri di daerah bencana dan langkah-langkah respons cepat yang dilakukan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian sangat membantu dan dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya.
Namun, ia menekankan pentingnya akurasi data kerusakan. Ketidaktepatan data, menurutnya, akan berdampak pada perencanaan dan penghitungan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.
“Dengan segala hormat kepada tim kementerian, saya harus menyampaikan bahwa data yang dipaparkan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Dampaknya jelas, jika data keliru maka estimasi anggaran pemulihan juga akan meleset,” tegasnya.
Rahmat mencontohkan kondisi di Sumatera Barat, di mana data pemerintah pusat tidak mencatat kerusakan pada bendungan dan jaringan irigasi.
Fakta ini bertolak belakang dengan informasi yang ia terima dari daerah.
“Dalam paparan data disebutkan irigasi dan bendungan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan, tetapi tidak tercatat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat diperkirakan mendekati Rp2 triliun, jauh lebih besar dari proyeksi anggaran yang disiapkan pemerintah pusat sebesar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi.
Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan pengecekan ulang dan menyelaraskan data kerusakan dengan pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai krusial demi merumuskan kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana yang akurat dan tepat sasaran.
