Bukittinggi – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberi sinyal dukungan kuat terhadap wacana penetapan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa, didasari nilai sejarah kota sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan wacana ini memerlukan kajian mendalam dan dukungan penuh dari berbagai pihak.
"Perlu dukungan penuh dari berbagai pihak," ujarnya.
Mahyeldi menekankan proses penetapan status istimewa harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, dengan keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan daerah hingga pusat sebagai syarat utama.
Pemprov Sumbar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi menyusun penguatan akademik. Seminar dan forum ilmiah dinilai penting untuk memperkuat argumentasi penetapan status khusus.
"Pemerintah kota perlu menggelar seminar akademik dengan narasumber kompeten agar kajian keistimewaan Bukittinggi semakin kuat," kata Mahyeldi.
Wacana ini mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sumbar dan Wali Kota Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026), yang menegaskan posisi Bukittinggi sebagai kota perjuangan nasional.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyatakan Bukittinggi memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa krisis nasional.
"Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948," ujar Ramlan.
Pemkot Bukittinggi terus melakukan pendekatan kepada berbagai pihak untuk memperoleh dukungan, difokuskan pada penguatan fakta sejarah dan nilai kebangsaan.
"Secara historis Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI. Fakta ini menjadi dasar kuat pengajuan status khusus," kata Ramlan.
Pemkot Bukittinggi berencana menghadirkan tokoh dari daerah istimewa sebagai pembanding. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan menjadi narasumber seminar keistimewaan.
Pertemuan tersebut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Bukittinggi.
