Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah cepat mengantisipasi potensi gejolak harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Langkah strategis disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan hal ini saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 di Padang, Kamis (22/1). "Sejumlah langkah intervensi telah kita siapkan," tegas Mahyeldi.
Salah satu upaya utama adalah mengajukan permintaan tambahan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tujuannya, memastikan cadangan pangan daerah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam tiga bulan mendatang.
Forum High Level Meeting TPID kali ini mengangkat tema "Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026". Tema ini dipilih sebagai respons atas tekanan inflasi akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar akhir November lalu.
Bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang berdampak pada produksi dan distribusi pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren peningkatan inflasi di Sumbar sepanjang 2025, terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengendalikan inflasi. Pemprov Sumbar menawarkan dua pendekatan utama: pengendalian harga jangka pendek dan penguatan ketahanan pangan daerah jangka panjang.
"Untuk jangka pendek, kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia," ujarnya. "Sementara untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh faktor bencana maupun fluktuasi permintaan."
Berkaca pada tahun sebelumnya, komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan beras menjadi penyumbang utama inflasi saat Ramadhan dan Idul Fitri. Selain mengajukan permintaan suplai ke Bapanas, Pemprov Sumbar juga akan melaksanakan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan menjaga kelancaran distribusi pangan.
Upaya lain termasuk memperkuat kerja sama antar daerah, mengawasi praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat. High Level Meeting TPID ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, kepala OPD Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumbar.
