Padang – Pemerintah Kota Padang menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat toleransi dan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman warga.Pembahasan itu muncul dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan tim peneliti SETARA Institute di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas hasil studi Indeks kota Toleran (IKT) yang kerap dijadikan acuan pemerintah daerah dalam merawat keberagaman. Fadly menegaskan, Padang merupakan kota majemuk yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa dan India, serta beragam suku dari seluruh Indonesia.
Menurut dia,keberagaman itu menjadi modal penting yang harus dijaga melalui ruang dialog dan pendekatan mediasi yang sehat. “Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama,” ujar Fadly.
Untuk memperkuat citra sebagai kota toleran, Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan Padang Harmony Festival yang akan digelar pada Agustus mendatang. Agenda itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota ke-357.
Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengapresiasi kemajuan Padang yang dinilai signifikan dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap inklusivitas, baik lewat pernyataan publik maupun kunjungan langsung ke kelompok minoritas.
Berdasarkan data SETARA Institute, Padang kini telah keluar dari daftar 10 kota dengan tingkat toleransi terendah. “Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang,” kata Ikhsan.
Di sisi lain,Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang,Prof.Salmadanis, mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi atau peraturan daerah yang inklusif. Aturan itu diharapkan menjadi payung hukum untuk menjaga keberlanjutan kerukunan antarumat beragama, adat, dan budaya.
“kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Salmadanis.
