Solok – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendesak Pemerintah Kabupaten Solok untuk memprioritaskan mitigasi bencana jangka panjang pascagalodo yang melanda wilayah tersebut pada 21 September 2026.
Zigo menekankan bahwa upaya perlindungan masyarakat dari ancaman banjir bandang di masa depan jauh lebih krusial dibandingkan sekadar memperbaiki infrastruktur perkantoran yang rusak.
Hal tersebut disampaikan Zigo saat melakukan kunjungan kerja dalam agenda reses perorangan di Kantor Bupati Solok, Kamis (22/10/2026).
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan masyarakat. Pelebaran sungai harus menjadi prioritas karena menyangkut keamanan warga, bukan hanya perkantoran pemerintah,” tegas Zigo.
Politisi tersebut mengusulkan agar pemerintah segera melakukan pelebaran sungai selebar 20 hingga 30 meter di setiap sisi.
Ia juga mendorong pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti check dam, sabo dam, serta jalan inspeksi sungai untuk memperkuat pertahanan kawasan dari terjangan material saat bencana.
Zigo meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) melakukan kajian teknis menyeluruh mulai dari hulu hingga permukiman, sembari mengingatkan pentingnya menghentikan aktivitas penebangan liar di kawasan penyangga.
Terkait nasib perkantoran yang terdampak, Zigo memberikan dua opsi tegas bagi pemerintah daerah.
“Kalau memang kantor tidak direlokasi, pelebaran sungai harus menjadi prioritas. Namun, jika relokasi dilakukan, lokasi baru harus benar-benar aman dan status lahannya jelas,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, mengakui bahwa pihaknya sedang menimbang opsi relokasi ke lahan seluas enam hektare yang lebih aman dari risiko bencana.
Di sisi lain, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, mengingatkan bahwa pemilihan lahan baru memerlukan kehati-hatian ekstra.
Menurut Maria, hasil kajian tata ruang menunjukkan bahwa lokasi yang dipertimbangkan saat ini memiliki potensi risiko gempa dan likuefaksi.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumatera Barat, Yogi Pratama, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum memastikan kelayakan teknis dan kemampuan anggaran.
Yogi menegaskan bahwa proses perubahan tata ruang membutuhkan waktu panjang, sehingga kajian mendalam terhadap alternatif lokasi menjadi mutlak diperlukan demi keamanan jangka panjang.
