Jakarta – Ketegangan politik antara TNI Angkatan Darat dan parlemen memuncak pada 17 Oktober 1952, saat ribuan massa mengepung Istana Negara di bawah komando Letkol Kemal Idris.
Dalam aksi yang melibatkan sekitar 30.000 orang tersebut, moncong meriam sempat diarahkan ke Istana sebagai bentuk tekanan agar parlemen segera dibubarkan.
“Kami menuntut pembubaran parlemen karena mereka terlalu jauh mencampuri urusan internal TNI Angkatan Darat,” ujar Kemal Idris saat memimpin aksi demonstrasi tersebut.
Pemicu utama peristiwa ini adalah konflik berkepanjangan antara Kabinet Wilopo dengan parlemen terkait kebijakan status Darurat Militer atau Staat van Oorlog en Beleg (SOB).
Anggota parlemen, Zainul Baharuddin, secara terbuka mengecam kebijakan SOB dengan menyebutnya sebagai warisan kolonial Belanda yang membatasi kebebasan masyarakat.
Polarisasi ini kian diperparah dengan keterlibatan Presiden Soekarno yang cenderung mendukung kelompok oposisi di parlemen terhadap kebijakan efisiensi militer yang diusung KSAD Jenderal Nasution.
Ketidakharmonisan tersebut menciptakan perpecahan internal di tubuh TNI antara kelompok yang mendukung reformasi Nasution dan kelompok yang menentang kebijakan tersebut.
Situasi semakin memanas setelah munculnya Mosi Manai Sophian pada 14 Oktober 1952 yang menuntut perombakan di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
Mosi tersebut berhasil memenangkan dukungan di parlemen setelah Presiden Soekarno memberikan pengaruhnya, meski secara konstitusi UUDS 1950 posisi Presiden hanyalah kepala negara.
Menanggapi tuntutan massa di depan Istana, Presiden Soekarno akhirnya menegaskan sikapnya terkait desakan pembubaran parlemen.
“Saya berjanji akan melaksanakan Pemilu, namun untuk pembubaran parlemen, saya tidak akan melakukannya karena tidak ingin dicap sebagai diktator,” tegas Soekarno di hadapan para demonstran pada pukul 09.30 WIB.
Akibat peristiwa tersebut, Jenderal Nasution memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai KSAD.
Peristiwa ini meninggalkan dampak jangka panjang berupa fragmentasi di tubuh TNI, yakni pengelompokan perwira berdasarkan dukungan terhadap peristiwa 17 Oktober serta latar belakang pendidikan militer mereka, baik dari PETA maupun KNIL.
Posisi Nasution kemudian digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng, yang nantinya disusul oleh Mayor Jenderal Bambang Utoyo setelah pengunduran diri Bambang Sugeng.
