Palembang – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengakselerasi transformasi digital dan memperkuat kelembagaan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan di daerah.

Langkah strategis ini menjadi fokus utama KI Sumbar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 yang digelar di Palembang, 17–19 November 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh 30 perwakilan KI provinsi ini mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.

Ketua KI Sumbar, Idham Fadli, menyatakan bahwa ajang ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan gagasan dan solusi bagi kemajuan pembangunan nasional.

“Agenda ini merupakan moment yang sangat penting bagi komisi informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan bulir pikiran, gagasan, ide dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Idham di sela kegiatan.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam sambutannya menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh badan publik.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyoroti pentingnya keterpaduan data dan strategi komunikasi dalam membangun kepercayaan publik.

Syahganda menegaskan bahwa setiap pemimpin harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” tegasnya.

Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, menambahkan bahwa pihaknya berharap rakornas ini tidak sekadar menghasilkan rekomendasi, tetapi juga aksi nyata.

Mona berharap berbagai gagasan positif yang dirumuskan dapat segera direalisasikan menjadi program konkret yang berdampak langsung pada penguatan keterbukaan informasi publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *