Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai langkah utama dalam menekan laju inflasi daerah melalui perbaikan sistem distribusi pangan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa efektivitas rantai pasok menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat petani maupun konsumen.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi harus didukung sistem distribusi yang efektif dan terkoordinasi,” ujar Mahyeldi dalam High Level Meeting TPID Sumbar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Mahyeldi mencontohkan keberhasilan distribusi komoditas seperti bawang merah dan telur ayam antarwilayah sebagai model kerja sama yang harus diperkuat.
Selain distribusi, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memaksimalkan fasilitas produksi seperti greenhouse serta memastikan ketersediaan benih berkualitas bagi petani jagung.
Setiap kepala daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi paling lambat akhir Desember 2026 sebagai persiapan menghadapi tantangan ekonomi tahun 2027.
Rencana tersebut mencakup pemetaan jadwal tanam, proyeksi kebutuhan pangan, hingga skema kerja sama antardaerah guna mengantisipasi gejolak harga.
Menanggapi kondisi terkini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Muhammad Abdul Majid Ikram, mengungkapkan adanya potensi kenaikan harga pada komoditas cabai merah dan bawang merah menjelang akhir tahun.
“Sejumlah komoditas pangan masih berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun dengan tekanan diperkirakan berada di kisaran 0,06 persen hingga minggu kedua November,” jelas Abdul Majid.
Selain faktor pasokan, pemerintah juga diminta mewaspadai kenaikan tarif angkutan udara yang diprediksi meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pengendalian inflasi, Gubernur menyerahkan penghargaan kepada TPID Kabupaten Solok, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang atas responsivitas kegiatan mereka selama triwulan ketiga tahun 2026.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen seluruh instansi terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan koordinasi dan integrasi data pangan yang lebih akurat.










