Jakarta – Asosiasi media siber Indonesia (AMSI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersatu meluncurkan kampanye ‘No Tax for Knowledge’. Mereka mendesak pemerintah memberikan dukungan fiskal bagi sektor media,penerbitan,percetakan buku,dan pendidikan.
Kesepakatan ini lahir saat pengurus AMSI Pusat berkunjung ke Kantor PWI Pusat, Jumat (17/10/2025).
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menjelaskan kampanye ini sebagai respons atas tekanan ekonomi yang menghimpit ekosistem pengetahuan akibat disrupsi digital.
“Pemerintah Indonesia sebenarnya pernah memberikan insentif pajak untuk media. Saat pandemi, Kementerian Keuangan memberikan keringanan PPh 21 dan potongan pajak kertas,” kata Wahyu.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan dukungan penuh PWI terhadap kampanye ‘No Tax for Knowledge’.
“Kami di PWI Pusat sepakat dengan AMSI. Kondisi pers kita sedang berat, terhimpit dari segala sisi,” ujar Akhmad Munir.
diskusi ini menyoroti dominasi platform global seperti Google, Meta, TikTok, dan YouTube yang menguasai 35-37% pangsa iklan digital nasional. Akibatnya, pendapatan media nasional merosot 30-40% dalam lima tahun terakhir.
Lebih dari 1.000 jurnalis terpaksa mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun 2025.
AMSI dan PWI akan merumuskan langkah konkret dan narasi tunggal kampanye sebelum mengumumkannya kepada publik.
