Padang – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar memberi porsi lebih besar untuk penanganan pascabencana melalui APBD 2027. Ia menilai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di daerah itu masih sangat besar,sehingga memerlukan penganggaran yang lebih terarah.
Doni menyampaikan hal itu dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama BPBD, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, BPJN, dan BWS Sumatera V, Senin (11/5/2026).
Menurut Doni, penanganan pascabencana di Sumbar tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah, kata dia, juga harus mengambil peran melalui penguatan anggaran daerah.
“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni.
Ia menyebut, kebutuhan dana untuk penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Anggaran itu dibutuhkan untuk perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga pemulihan jaringan irigasi.
Doni menjelaskan,usulan penanganan infrastruktur yang masuk berasal dari pemerintah kabupaten dan kota,baik untuk kewenangan daerah maupun provinsi. Karena itu, ia meminta koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumbar diperkuat agar penanganan berjalan lebih efektif.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam mengoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini, kata dia, diperlukan agar penanganan pascabencana bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Doni menjelaskan, sejumlah usulan nantinya akan masuk ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama untuk sektor jalan, sungai, dan irigasi.
“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi,” katanya.
Selain itu, Doni meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan detail engineering design (DED) untuk berbagai proyek infrastruktur daerah. Menurut dia,kesiapan dokumen teknis akan mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, dampak bencana saat ini paling terasa pada sektor jalan, sungai, irigasi, dan lahan pertanian. Karena itu,seluruh pihak diminta memperkuat sinergi dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita mendorong sinergitas seluruh sektor agar penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal,” tutup Doni.
