Jakarta – Badan Pengelola (BP) BUMN memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih terpadu di lingkungan BUMN. Langkah ini diprioritaskan agar proyek-proyek hilirisasi yang sedang berjalan dapat berlangsung lebih transparan sejak awal dan tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.
Kepala BP BUMN sekaligus chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia,Dony Oskaria,mengatakan pendampingan KPK dibutuhkan sejak tahap awal proyek agar setiap proses bisa diminimalkan risikonya. Hal itu ia sampaikan usai rapat dengan KPK di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujar Dony.
Dony menambahkan, seluruh grup dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi juga akan mengikuti pelatihan pencegahan korupsi. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk menekan potensi penyimpangan dalam proyek-proyek bernilai besar.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menilai penguatan sistem pengawasan semakin mendesak di tengah besarnya investasi pemerintah dalam berbagai proyek strategis nasional. dengan pendampingan sejak awal, Dony berharap potensi penyimpangan bisa dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara.
Selain memperketat pengawasan proyek, BP BUMN juga meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh pejabat yang wajib melapor. Dony menegaskan, dirinya akan memantau langsung kepatuhan tersebut.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan. Saya juga berharap seluruh BUMN,setelah transformasi,memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang,” tegas Dony.
Melalui kerja sama dengan KPK, BP BUMN menargetkan transformasi BUMN tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat budaya integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih. Upaya ini diharapkan membuat proyek-proyek hilirisasi berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat.
