Padang – Pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan pembangunan nasional yang merupakan perpaduan berbagai teori, disesuaikan dengan ideologi Pancasila, amanat UUD 1945, serta visi pembangunan jangka panjang dan menengah. Pendekatan ini tidak berfokus pada satu teori tunggal, melainkan mengintegrasikan beberapa konsep utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Beberapa teori yang menjadi dasar kebijakan pembangunan di indonesia antara lain Teori Pembangunan Berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan. Implementasinya terlihat dalam program rendah karbon, energi terbarukan, pengurangan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
Selain itu ada Teori Pertumbuhan Ekonomi yang fokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. teori Pembangunan Inklusif juga menjadi pijakan penting dengan tujuan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Pendekatan tata kelola pemerintahan atau Good Governance turut diterapkan guna memastikan transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta partisipasi publik bebas dari korupsi. Hal ini diwujudkan lewat reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti Satu Data Indonesia.
Kebijakan publik pun semakin didasarkan pada data ilmiah melalui Evidence-Based Policy yang memanfaatkan statistik sektoral dan data digital dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Sementara itu pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat langsung sebagai subjek pembangunan lewat musyawarah perencanaan (Musrenbang) hingga pemberdayaan desa.
Dalam konteks tersebut Michael P. Todaro memberikan perspektif bahwa pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semata tetapi proses multidimensional mencakup perubahan struktur sosial-ekonomi sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Todaro menegaskan tiga tujuan utama yakni pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs),peningkatan harga diri (self-esteem),serta perluasan kebebasan memilih kehidupan (freedom from servitude).
Di Sumatera Barat misalnya penerapan teori Todaro diwujudkan melalui sinergi antara penguatan ekonomi daerah dengan kualitas sumber daya manusia sekaligus transformasi digital pemerintahan. Anggaran difokuskan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sekaligus memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian keberhasilan pembangunan diukur tidak hanya dari angka pertumbuhan ekonomi tapi juga sejauh mana masyarakat memperoleh kehidupan lebih layak sehat berpendidikan serta memiliki peluang berkembang luas secara inklusif berkelanjutan.
Mengadopsi pandangan Todaro berarti menjadikan manusia sebagai pusat perhatian dalam setiap kebijakan sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pengurangan kemiskinan pemerataan kesempatan kerja maupun tata kelola berbasis data akurat.
Kolaborasi antar perangkat daerah bersama pemerintah kabupaten/kota diyakini mampu menghasilkan kebijakan tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.Pendekatan holistik ini diharapkan mendorong terwujudnya visi nasional menuju kesejahteraan rakyat secara adil merata sesuai nilai-nilai pancasila dan konstitusi negara.
