Jakarta – Pemerintah sedang mempertimbangkan pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan untuk mengatasi beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyatakan, pengalihan kepemilikan menjadi salah satu skema yang dikaji mendalam. Namun, pemerintah belum mengambil keputusan final karena masih mematangkan alternatif penyelesaian lain.
"Iya, kemungkinan (KCIC diambil alih Kementerian Keuangan), ini sedang kami kaji. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update," ujar Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Dony menargetkan seluruh skema penyelesaian masalah KCIC rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Pemerintah berkomitmen menuntaskan persoalan ini secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi nasib konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Proyek Whoosh menelan biaya total US$ 7,2 miliar atau setara Rp 120 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.707 per dolar AS. Angka tersebut merupakan akumulasi dari investasi awal US$ 6,02 miliar dan pembengkakan biaya (cost overrun) US$ 1,21 miliar.
Saat ini, PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia melalui PT PSBI (60 persen saham), dan pihak Cina melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40 persen saham). Konsorsium PSBI melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara I.
Selain menyelesaikan utang, pemerintah berencana mengembalikan fokus bisnis perusahaan BUMN agar tidak terbebani oleh proyek di luar bidang utamanya.
"Itu konsorsium kami bereskan sekalian. Kami ingin sekali selesai, tuntas semua. Kami kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ, kami akan fokus ke kontraktor," pungkas Dony.
Dony menyatakan ingin membereskan konsorsium tersebut secara tuntas agar setiap perusahaan dapat kembali ke porsi bisnis intinya masing-masing.
