Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan pascabencana, dengan data akurat sebagai kunci utama.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal ini saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana, Kamis (29/1/2026).
Mahyeldi menekankan bahwa penanganan pascabencana di Sumbar tidak bisa dilakukan secara parsial karena dampaknya multidimensional dan merusak berbagai aspek kehidupan.
"Penanganan pascabencana di Sumatera Barat tidak bisa dilakukan secara sektoral," tegas Mahyeldi.
Dampak bencana meluas ke sektor sosial, ekonomi, lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Sumbar memiliki tingkat risiko bencana tinggi karena lokasinya di jalur Sesar Sumatra, berhadapan dengan zona subduksi megathrust, serta topografi pegunungan dan curah hujan tinggi.
Mahyeldi mengapresiasi inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana. Pengalaman bencana di Sumbar diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain.
Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyelesaikan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana sesuai kewenangan daerah. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui BNPB pada awal Januari 2026.
"Konsultasi publik ini menjadi momentum strategis untuk memastikan dokumen R3P daerah tersinkronisasi," jelas Mahyeldi.
Tujuannya agar selaras dan terintegrasi dengan Rencana Induk PRRP, sehingga mencegah tumpang tindih program dan pemulihan berjalan efektif. Rencana Induk PRRP diharapkan menjadi instrumen pengarah pembangunan pascabencana.
Instrumen ini tidak hanya memulihkan kondisi masyarakat secara cepat dan bermartabat, tetapi juga menurunkan risiko bencana di masa depan. Strategi pemulihan diarahkan pada pengurangan risiko bencana, pemulihan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan kebencanaan, dan kolaborasi multipihak.
Konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan klarifikasi dan penyelarasan, fokus pada validasi data kerusakan dan kerugian, kesesuaian analisis zona rawan bencana, serta keterpaduan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, dan seluruh pihak yang terlibat. Pemprov Sumbar berkomitmen menindaklanjuti hasil konsultasi secara konsisten dalam kebijakan pembangunan pascabencana.
"Kami ingin pemulihan di Sumatera Barat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan melalui kolaborasi tanggung jawab bersama," pungkas Mahyeldi.
Konsultasi publik ini dihadiri oleh Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Utama BNPB, OPD provinsi, OPD kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait.
