Jakarta – pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengklaim telah mencatatkan sejumlah capaian positif di bidang ekonomi selama satu tahun kepemimpinan. Stabilitas makroekonomi terjaga, basic ekonomi dinilai kuat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterangan tertulis pada Minggu (19/10/2025) terkait hal tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat stabil tinggi di angka 5,12 persen pada Triwulan II-2025. Capaian ini menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20.
Menkeu optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik hingga akhir tahun. “Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu.
Inflasi juga terkendali rendah di angka 2,65 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB. Pemerintah mengklaim pencapaian ini sebagai salah satu yang terendah di antara negara G20.
Strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp200 triliun di Bank Himbara dinilai produktif dalam mendukung aktivitas ekonomi. “Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup,” kata Menkeu.
Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut. Pertumbuhan surplus mencapai 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.
Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Angka kemiskinan juga turun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025,capaian terendah sepanjang sejarah.
Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025. Menkeu menilai hal ini mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan dalam acara “1 Tahun pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Rabu (16/10).
“APBN-nya kita kelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. APBN yang kita kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden,” kata Wamenkeu Suahasil.
Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif. Salah satunya melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti Makan Bergizi gratis, Sekolah rakyat, serta Koperasi desa Merah Putih.
Pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan.
“Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur.Kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Wamenkeu menjelaskan 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara 14 persen berasal dari APBN. APBN harus mampu memaksimalkan peran 86 persen tersebut.
Kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur.
