Jakarta – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proyeksi itu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026). Dalam kebijakan fiskal tahun depan, pemerintah akan mengedepankan strategi pro-growth dan pro-welfare untuk mendorong pertumbuhan sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan.
“Melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi strategis, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh masyarakat,” ujar Purbaya.
Untuk mencapai sasaran itu,pemerintah memproyeksikan investasi tumbuh 6,5 persen hingga 7,5 persen,terutama pada sektor bernilai tambah tinggi. Pemerintah juga akan terus menjalankan deregulasi dan debottlenecking untuk menghapus hambatan investasi, menyederhanakan perizinan, dan memperkuat kepastian hukum.
purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga APBN agar sehat, kredibel, dan berkelanjutan. langkah itu ditempuh melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent di tengah ketidakpastian global.
Optimisme pemerintah bertumpu pada ketahanan ekonomi nasional yang terbukti pada triwulan I 2026. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara year-on-year, didukung inflasi yang stabil di level 3,08 persen dan surplus neraca perdagangan yang bertahan selama 72 bulan berturut-turut.
“di tengah berbagai tantangan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi terjaga pada level tinggi, inflasi terkendali, sektor manufaktur kembali ekspansif, dan berbagai indikator domestik menunjukkan fondasi ekonomi kita tetap kokoh,” kata Purbaya.
Memasuki triwulan II 2026, aktivitas ekonomi domestik juga menunjukkan perbaikan yang konsisten. Kondisi itu terlihat dari terjaganya optimisme konsumen, meningkatnya konsumsi listrik dan semen, serta aktivitas manufaktur yang tetap bergairah.
Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga kebijakan fiskal agar tetap responsif dan antisipatif terhadap ketidakpastian geopolitik. APBN akan terus difungsikan sebagai shock absorber sekaligus instrumen pembangunan untuk melindungi masyarakat dan mendorong transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
