Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperketat pengendalian inflasi dengan menyiapkan langkah menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang awal 2026. Salah satu strategi yang diutamakan adalah memperkuat kerja sama antardaerah untuk memastikan pasokan pangan tetap aman.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, senin (20/7/2026). Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, membahas langkah nasional untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas.
Ahmad Fadly mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Ia pun meminta organisasi perangkat daerah terkait segera bergerak menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan.
Kerja sama itu diarahkan pada penyaluran bahan pangan yang tengah surplus di Tanah Datar,seperti cabai dan beras,ke daerah yang membutuhkan. Langkah tersebut juga disiapkan untuk mendukung indikator penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award, yang salah satunya menilai kerja sama antardaerah.
Kabag Perekonomian Tanah Datar, Franky adhitama, menilai kerja sama antardaerah perlu dioptimalkan agar indeks harga konsumen tetap terkendali. Menurut dia, upaya itu berdampak langsung pada menjaga stabilitas harga di daerah.
Selain inflasi, rapat itu juga membahas percepatan program 3 juta rumah melalui bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Tanah Datar mengajukan 1.762 unit rumah untuk program tersebut.
Dari jumlah itu, 142 unit sudah dialokasikan pada tahap pertama dan kini menunggu surat keputusan penetapan penerima bantuan.Sementara itu, 165 unit lainnya masih menjalani proses verifikasi data.
Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi dan melaporkan perkembangan program perumahan secara berkala. Rapat tersebut juga diikuti perwakilan dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH Tanah Datar.
