Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan rencana pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri KKP merespons positif usulan tersebut dan langsung memerintahkan survei lapangan untuk menilai kelayakan teknis serta dampak lingkungan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyebut proyek ini sebagai peluang investasi strategis senilai sekitar Rp7,2 triliun yang harus segera dimanfaatkan. Proyek akan mengembangkan lahan seluas lebih dari 2.000 hektare di Pulau Pagai Selatan dengan potensi produksi udang vaname mencapai 52.000 hingga 52.800 ton per tahun. “Ini adalah kesempatan besar yang harus kita sambut bersama,” ujar Mahyeldi usai bertemu Menteri KKP di Jakarta pada Jumat (7/8/2026).
Kajian Pra-Amdal oleh LPPM Universitas Andalas telah menilai lokasi tersebut layak untuk pengembangan tambak udang secara industri. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bahwa topografi dan karakteristik perairan kawasan sangat mendukung budidaya udang vaname secara masif.
Sebagai tindak lanjut, Direktur Budi Daya Air Payau diminta melakukan survei lapangan guna mengevaluasi aspek teknis, lingkungan, serta kesiapan infrastruktur pendukung proyek ini.
Mahyeldi menambahkan bahwa tujuan utama proyek bukan hanya meningkatkan produksi perikanan tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Kepulauan Mentawai. Dengan kapasitas produksi puluhan ribu ton per tahun, proyek diperkirakan mampu menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.
“Kami ingin investasi ini memberikan dampak nyata berupa lapangan kerja luas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” kata Gubernur.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon menjelaskan bahwa rencana ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta masyarakat setempat yang dilibatkan secara partisipatif melalui komunikasi intensif dengan tokoh adat dan warga lokal.
“Pendekatan sosial menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton tapi bagian aktif pembangunan,” ujarnya.
Pengembangan ISF akan menerapkan konsep eco-efficiency dan zero waste dengan sistem terintegrasi mulai dari intake air hingga instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta mengikuti prinsip good aquaculture practices dalam budidaya tambak modern.
Dinas Kelautan dan Perikanan sumbar berencana membentuk tim Percepatan ISF Mentawai yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP serta pemangku kepentingan lain untuk memastikan seluruh tahapan awal selesai dalam dua sampai tiga bulan ke depan sehingga pembangunan dapat dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Dalam kesempatan itu hadir pula sejumlah pejabat penting dari Pemprov Sumbar maupun Pemkab Kepulauan Mentawai sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam mewujudkan proyek strategis tersebut.
