Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam acara Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026 di Padang, Jumat (25/9/2026).
Arry menegaskan bahwa transformasi digital dalam transaksi keuangan daerah kini menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang terbuka.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Menurut Arry, sistem ETPD bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan instrumen untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib dan efisien.
Ia pun mengajak pemerintah pusat, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk membangun kemitraan strategis guna menjaga keberlanjutan ekosistem transaksi digital.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital mendukung efisiensi dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, inovasi tersebut harus memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian Puji Gunawan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima, serta Bupati Padang Pariaman.
Melalui penguatan sinergi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis implementasi ETPD dapat menghadirkan tata kelola keuangan modern sekaligus mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
