Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dana itu diarahkan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, memulihkan layanan publik dan ekonomi warga, sekaligus memperkuat mitigasi bencana.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak.
mahyeldi menilai tambahan TKD menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta seluruh pemerintah daerah bergerak cepat agar manfaat anggaran segera dirasakan warga.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahap pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Mahyeldi turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan agar kepercayaan publik terus meningkat.
Dari pemerintah pusat, Sekretaris Jenderal Bidang keuangan Kemendagri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian, memastikan seluruh tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana sudah tuntas disalurkan sejak April 2026. Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran itu karena dana tersebut disiapkan khusus untuk rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Dengan begitu, penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan dirancang sejak dini.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi capaian Sumbar. Berdasarkan monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar masuk tiga besar provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Ia juga menyampaikan rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar lahan sudah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana. Dari jumlah itu, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan pada periode februari hingga April 2026.
Khusus Pemprov sumbar, alokasi yang diterima mencapai Rp534 miliar dan dijalankan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Porsi terbesar berada pada Dinas PSDA,Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang,serta sejumlah OPD lainnya. pemerintah berharap dana itu segera direalisasikan agar pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
