padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan ekonomi dan mitigasi bencana dalam rancangan anggaran tahun 2027. Fokus ini tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diserahkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna, Senin (6/7/2026).
Dalam dokumen tersebut, Pemprov Sumbar memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun, sementara belanja daerah dipatok pada angka Rp5,71 triliun.Selisih tersebut mencatatkan proyeksi defisit anggaran sebesar Rp66 miliar.
Mahyeldi menegaskan, penyusunan anggaran tahun 2027 akan menerapkan prinsip money follows program. Kebijakan ini diambil untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi pascabencana.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” ujar Mahyeldi.
Langkah strategis ini menjadi respons pemerintah atas perlambatan ekonomi yang sempat menyentuh angka 3,37 persen pada 2025 akibat tekanan global dan bencana alam. Meski demikian, Mahyeldi tetap optimistis melihat tren positif pada indikator sosial, yakni penurunan angka kemiskinan ke level 5,31 persen dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 77,27.
Untuk memperkuat fiskal, Pemprov Sumbar akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kinerja BUMD. Selain itu, sektor hilirisasi, ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi hijau menjadi fokus utama pembangunan ke depan.
Terkait proses pembahasan di legislatif, Mahyeldi berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya.
