Padang – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Natalius Pigai memuji komitmen sumatera Barat (Sumbar) dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Bahkan, Pigai menyebut Sumbar kini menjadi rumah keduanya setelah Papua dan Yogyakarta.
Hal itu disampaikan Pigai saat bertemu gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernur, Jumat (17/10/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan nilai-nilai HAM di Sumbar.
“Dulu Sumbar adalah rumah ketiga, tapi setelah mendengar pemaparan pak Gubernur, mulai sekarang Sumbar menjadi rumah kedua saya,” kata Pigai.
Pigai menilai Sumbar sebagai daerah yang aman dan damai, minim konflik antar suku, ras, maupun agama. Ia juga menyoroti kekayaan budaya Minangkabau serta kulinernya.
Gubernur Mahyeldi menyambut baik kunjungan Menkumham. Ia menyebutnya sebagai bentuk kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Mahyeldi berharap pertemuan ini memperkuat sinergi dalam mengembangkan prinsip penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM) di Sumbar.
“Nilai-nilai HAM sangat dekat dengan jati diri masyarakat Sumbar, yang berpegang pada falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’,” ujar Mahyeldi. Falsafah ini menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Pemprov Sumbar secara rutin melaporkan pelaksanaan aksi HAM setiap tahun. pada 2024, capaian pelaksanaan aksi HAM di Sumbar mencapai 85,3.
Mahyeldi juga menyoroti situasi keamanan selama aksi demonstrasi tahun lalu. Ia menyebut Sumbar tetap kondusif dan tidak terjadi aksi anarkis.
Terkait aksi Bisnis dan HAM, Pemprov Sumbar telah membentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM. Laporan pelaksanaan programme ini pada 2024 mendapat capaian akhir sebesar 89,5.
Pigai menegaskan tiga mandat pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi, yaitu merevitalisasi regulasi tentang HAM, melindungi warga negara, serta memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
