Jakarta – Polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal besar TNI HM Soeharto kembali mencuat dan memicu pro dan kontra di masyarakat.
Survei Kedai Kopi menunjukkan 80,7 persen masyarakat setuju Soeharto menjadi pahlawan nasional.
menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menyatakan kriteria telah terpenuhi.
Namun, penolakan tetap datang dari sejumlah tokoh dan aktivis.
Alumni Lemhannas, Dr. Anton Permana,menilai pro dan kontra adalah dinamika politik yang wajar.
“Bagi rakyat indonesia, nama-nama hebat seperti Pangeran Diponegoro adalah pahlawan, namun mereka adalah pemberontak di mata Belanda,” ujarnya, mencontohkan perbedaan sudut pandang.
Permana menegaskan, secara hukum dan bukti sejarah, tidak ada dokumen yang membuktikan Soeharto terlibat pelanggaran HAM atau korupsi.
Ia membantah tuduhan soeharto otoriter, dengan menyatakan bahwa di era Soeharto, rakyat hidup tenang dan harmonis.
Terkait tuduhan korupsi, Permana menyebut Soeharto berhasil membalikkan kondisi negara dari bangkrut menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam sejarah.
Permana juga menepis anggapan Soeharto jahat pada Soekarno.
Menurutnya, Soeharto justru melindungi Soekarno dari pengadilan dan amuk massa.
“Pak Harto juga yang memugar indah makam Soekarno di Blitar, memberi nama bandara terbesar Soekarno-Hatta, dan membangun monumen Proklamator,” imbuhnya.
Terkait tuduhan rakus kekuasaan, Permana menyatakan reformasi 1998 bisa terjadi karena Soeharto mengundurkan diri secara gentleman.
Ia juga membantah tuduhan KKN dan dinasti.
Menurutnya,Soeharto baru memberikan jabatan menteri kepada putrinya setelah 22 tahun berkuasa.
Permana juga menepis tuduhan Soeharto pro asing.
Ia menyatakan tidak ada BUMN atau sumber daya alam yang diobral pada asing di era Soeharto.
“Justru Pak Harto dijatuhkan ketika secara proporsional berpihak pada Islam,” ujarnya, mencontohkan pendirian Bank Muamalat dan ICMI.
Permana menyimpulkan, penolakan gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto berasal dari musuh politiknya, termasuk anak cucu PKI, agen proxy barat, dan kelompok Neo Nasakom.
“Tidak mudah memimpin Indonesia yang begitu luas dan beragam,” pungkasnya.
“Wajar akan ada yang pro dan kontra.”
