Padang – Bank Indonesia memperingatkan potensi tekanan inflasi di Sumatera Barat meningkat menjelang Hari Raya idul Adha 1447 Hijriah, seiring naiknya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, serta risiko terganggunya pasokan pangan nasional.
Peringatan itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026).
Ikram mengatakan, inflasi sumatera Barat hingga April 2026 masih berada dalam kondisi terkendali dan sesuai target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak di daerah.“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Meski demikian, BI meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap sejumlah faktor yang dapat mendorong kenaikan harga menjelang Idul Adha.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah potensi penurunan produksi pangan di Pulau Jawa akibat dampak El Nino. Menurut Ikram, kondisi itu dapat memengaruhi distribusi pasokan pangan ke berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” katanya.
Selain persoalan cuaca, BI juga mencermati meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha yang diperkirakan ikut mendorong permintaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Lembaga tersebut menilai pemerintah daerah perlu mengantisipasi tekanan harga dari sisi permintaan maupun pasokan.
Bank Indonesia juga menyoroti naiknya daya beli masyarakat seiring meningkatnya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir.Kondisi itu dinilai positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap berpotensi menambah tekanan inflasi jika tidak diimbangi ketersediaan stok.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Ikram.
Selain sektor pangan, BI meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi terhadap distribusi energi serta risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Ia menyebut sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap positif.“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi serta distribusi antar daerah secara digital.
