Payakumbuh – DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat paripurna mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terkait Rancangan APBD 2026, Kamis (13/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Erlindawati,menekankan pentingnya pembahasan APBD yang pro-masyarakat.
“jawaban pemerintah menjadi acuan untuk menilai masukan fraksi dalam kebijakan anggaran,” kata Erlindawati.
DPRD mengapresiasi respons Pemko Payakumbuh terhadap isu-isu seperti penertiban jam operasional kafe, Car Free Day (CFD), pengaturan parkir liar, dan digitalisasi retribusi pasar.
“Kami mencatat komitmen pemerintah memperkuat tata kelola yang transparan dan menekan kebocoran pendapatan daerah,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti penyelesaian sengketa lahan ngalau Indah, percepatan pembangunan Pasar Payakumbuh pasca-kebakaran, serta peningkatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Erlindawati menegaskan dukungan DPRD terhadap langkah-langkah pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, namun menekankan pentingnya pengawasan yang kuat.
“Pembahasan APBD bukan sekadar kegiatan formal, tetapi kesempatan memperkuat kemitraan DPRD dan pemerintah daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, hubungan konstruktif antara DPRD dan Pemko Payakumbuh perlu dijaga agar kebijakan yang lahir dari APBD dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
