Jakarta – Rencana pemerintah menghentikan impor gula pada 2026 menimbulkan kekhawatiran akan gejolak harga. Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PEPI), Khudori, menilai kebijakan ini sangat berisiko.
"Amat riskan apabila tidak ada impor," tegas Khudori dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025). Ia khawatir pemerintah kesulitan mengendalikan harga jika terjadi lonjakan akibat penahanan stok oleh penjual.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyatakan Indonesia tidak akan mengimpor gula tahun depan. Pemerintah menargetkan surplus produksi 3 juta ton dengan mengandalkan produksi dalam negeri, terutama dari Jawa Timur.
Khudori menyoroti perbedaan data kebutuhan gula konsumsi antara Badan Pangan Nasional dan Jurnal Gula yang diterbitkan Nusantara Sugar Community (NSC). Badan Pangan Nasional memproyeksikan kebutuhan gula konsumsi tahun ini sebesar 2.808.980 ton, dengan ketersediaan mencapai 4,246 juta ton.
Stok gula tahun ini berasal dari stok awal 2025 sebesar 1,388 juta ton, produksi 2,668 juta ton, dan impor 190 ribu ton. Setelah dikurangi konsumsi, stok gula pada akhir tahun diperkirakan sekitar 1,437 juta ton, cukup untuk 6,1 bulan konsumsi.
Namun, Jurnal Gula menunjukkan sisa stok gula hanya cukup untuk 4,7 bulan ke depan. Menurut Jurnal Gula edisi Januari 2025, stok gula nasional tahun ini adalah 4.294 ribu ton, terdiri dari stok awal 1.436 ribu ton, produksi 2.668 ribu ton, dan impor 190 ribu ton.
Setelah dikurangi konsumsi sebesar 3.084 ribu ton, stok akhir tersisa 1.210 ribu ton, cukup sampai pekan ketiga Mei 2026. Khudori mengingatkan, produksi besar umumnya terjadi pada Juni. Jika impor ditutup tahun depan, potensi gejolak harga pada Juni-Juli perlu diantisipasi.
"Karena gula produksi Juni 2026 perlu waktu untuk masuk ke pasar," pungkasnya.
