Padang – Pemerintah pusat menekankan pentingnya data akurat dan cepat dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Data ini menjadi dasar utama penyusunan kebijakan dan intervensi pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal ini saat memimpin rapat koordinasi di Gubernuran Sumbar, Selasa (13/1/2026).
"Dalam penanganan kebencanaan, kuncinya adalah pendataan," tegas Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Pemerintah mengukur progres pemulihan pascabencana dengan enam indikator utama. Indikator tersebut meliputi roda pemerintahan, layanan publik, akses jalan, aktivitas ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan ketersediaan layanan dasar.
Mendagri menilai, proses pemulihan di Sumbar menunjukkan perkembangan positif. Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, 12 daerah berangsur pulih.
Namun, empat daerah masih membutuhkan penanganan intensif. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melaporkan, bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 307.936 jiwa.
Bencana tersebut menyebabkan 264 orang meninggal dunia, 72 hilang, 401 luka-luka, dan 10.854 mengungsi.
Total kerugian akibat bencana mencapai Rp33,55 triliun. Data tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan diserahkan kepada BNPB.
Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Dokumen R3P berhasil diselesaikan dalam 18 hari, dari tenggat waktu 90 hari yang diberikan pemerintah pusat.
Rakor tersebut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, serta jajaran pejabat daerah lainnya.
