Boyolali – Pemerintah menargetkan pembentukan 5.000 desa ekspor sebagai strategi utama untuk meningkatkan ekonomi desa dan pemerataan ekonomi nasional. Target ambisius ini diumumkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menyampaikan target tersebut pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Taman Raya Indrokilo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/1/2026). "Di periode kepemimpinan sekarang, saya sudah banyak melepas ekspor perdana mulai dari kopi, kemiri, ikan, sampai kentang," kata Yandri.
Menurut Yandri, desa memiliki peran strategis sebagai subjek utama pembangunan, selaras dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Penguatan desa melalui ekspor produk unggulan diharapkan menjadi motor kebangkitan ekonomi desa, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Indonesia memiliki potensi besar dengan lebih dari 70 ribu desa yang kaya akan sumber daya alam dan manusia untuk dikembangkan ke pasar global. Yandri menekankan pengembangan desa ekspor membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lembaga. "Pesan Presiden Prabowo, kita ini bukan superman, tapi super team. Kuncinya kolaborasi dan kebersamaan," tegasnya.
Selain desa ekspor, Kemendes PDTT menyiapkan 12 Aksi Bangun Desa untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program ini mencakup penguatan BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan desa tematik berbasis komoditas, hingga desa wisata. Yandri mengungkapkan, beberapa desa wisata mampu mencatatkan pendapatan hingga miliaran rupiah per tahun.
Seluruh program desa ini diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi nasional, termasuk mendukung penyediaan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis. "Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat," kata Yandri.
Pemerintah mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana desa tersebut akan memperkuat potensi desa di sektor pangan melalui berbagai program berbasis komoditas lokal. "Kedaulatan pangan jelas kita dukung. Ada 20 persen dana desa, ditambah kolaborasi dengan kementerian lain," pungkas Yandri.
