Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja Satpol PP dan Damkar yang lebih responsif, terarah, dan sesuai kondisi lapangan untuk memperkuat ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat membuka Rapat forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satpol PP dan Damkar se-Sumbar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, selasa (21/4/2026).
Arry mengatakan, Satpol PP dan Damkar memegang peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Satpol PP memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, termasuk penanganan kebakaran. Peran ini sangat strategis dalam mewujudkan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan harmonis,” ujarnya.
Ia menyebut, penyusunan Renja 2027 harus selaras dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, dengan visi sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan. Menurut dia,tugas dan fungsi Satpol PP serta Damkar erat kaitannya dengan misi pembangunan daerah,terutama dalam membentuk kehidupan masyarakat yang beradat,berbudaya,dan berlandaskan nilai agama serta kearifan lokal.
“Perencanaan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Karena itu, penyusunan Renja ini harus memperhatikan kondisi riil di masing-masing daerah dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai,” tegasnya.
Arry juga mengingatkan perlunya peningkatan kinerja dan responsivitas dalam menghadapi berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Ia meminta setiap potensi gangguan diantisipasi sejak dini dengan penanganan yang cepat, tepat, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru ditangani.Setiap potensi gangguan harus segera direspons secara cepat dan tepat, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi antardaerah, terutama di wilayah perbatasan, untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
“Sinergi antar daerah menjadi kunci, terutama dalam menangani persoalan lintas wilayah. Dengan kerja sama yang baik, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar, Irwan, memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam perencanaan tahun 2027. Sejumlah persoalan itu meliputi belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta belum maksimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.
Irwan juga menyebut keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur, sebagai tantangan yang perlu segera ditangani.
Untuk menjawab tantangan itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain peningkatan sosialisasi dan penegakan Perda, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.
Arah kebijakan tahun 2027 juga akan difokuskan pada peningkatan kualitas penegakan regulasi,optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum,penguatan perlindungan masyarakat,serta peningkatan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Melalui forum tersebut,pemerintah berharap lahir kesamaan persepsi dan komitmen bersama yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar ke depan,sehingga penyelenggaraan ketenteraman,ketertiban umum,perlindungan masyarakat,dan layanan pemadam kebakaran di Sumbar semakin optimal.
Kegiatan itu dihadiri kepala Satpol PP dan Damkar kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
