Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi masalah mendesak di wilayahnya, termasuk penanganan bencana alam dan pengelolaan sampah regional. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Aula Josrizal Zain, Kantor Walikota Payakumbuh, Rabu (25/02/2026).
Walikota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan langsung persoalan strategis daerah kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang hadir dalam Rakor yang dirangkaikan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar. Penanganan banjir menjadi fokus utama karena luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau sering melanda Payakumbuh.
"Data per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana yang komprehensif," kata Zulmaeta. Selain banjir, masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional juga menjadi perhatian karena tumpukan sampah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal berpotensi mencemari lingkungan.
"Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi," ujarnya. Pemko Payakumbuh juga mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan ODOL, serta mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan.
Zulmaeta juga menyinggung kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan. Gubernur Mahyeldi menanggapi usulan tersebut dengan menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumbar.
"Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan," tegas Mahyeldi.
