Jakarta – Pemerintah menjamin pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) aman hingga April 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan kepastian pasokan ini di tengah upaya pemerintah menata produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Bahlil menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026). "Kami terus memantau perkembangan kebutuhan batu bara PLN dengan tetap memperhatikan kualitas dan harga yang ekonomis," kata Bahlil.
Penataan produksi batu bara tahun ini bertujuan untuk menjaga pasokan dalam negeri, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pemerintah juga berupaya menjaga stok batu bara dalam jangka panjang serta memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.
Bahlil mengungkapkan produksi batu bara Indonesia saat ini cukup besar, meski harga komoditas tersebut sedang mengalami penurunan. Indonesia menyumbang sekitar 500-550 juta ton dari total 1,3 miliar ton batu bara yang diperdagangkan secara global.
"Kondisi saat ini adalah suplai besar, tetapi permintaan sedikit. Harga bukan kita yang mengendalikan, melainkan pasar global," jelas Bahlil.
Produksi batu bara dalam RKAB 2026 diperkirakan sekitar 600 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan produksi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton dan tahun 2024 sebesar 836 juta ton.
Pada tahun 2025, penyaluran batu bara untuk pasar ekspor mencapai sekitar 514 juta ton atau 65,1 persen dari total produksi. Sementara itu, penyaluran untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 254 juta ton atau sekitar 32 persen. Sisa produksi yang menjadi stok hingga akhir 2025 mencapai 22 juta ton atau 2,8 persen.
