Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi komprehensif untuk mengantisipasi arus balik Lebaran 2026, menyusul keberhasilan penanganan puncak arus mudik pada 18 Maret 2026. Fokus utama adalah pengelolaan arus balik yang lebih efektif melalui respons cepat dan perencanaan matang.
Instruksi peningkatan kesiapsiagaan telah diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan penekanan pada skenario adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan. Percepatan aktivasi tiba-bongkar-berangkat (TBB) menjadi salah satu strategi utama. Pemerintah menyiapkan simulasi kapasitas layanan pada skema 5 dan 6 dermaga untuk memastikan daya tampung optimal.
Antisipasi titik crossing di Bakauheni menjadi perhatian khusus, dengan optimalisasi rest area melalui koordinasi dengan kepolisian. Evaluasi penggunaan dermaga non-TBB dan pengaturan jumlah kapal terus dilakukan. Opsi penggunaan lintas alternatif Pelabuhan Panjang-Krakatau Bandar Samudra (KBS) disiapkan sebagai solusi jika terjadi penumpukan.
Pemanfaatan teknologi diperkuat dengan penggunaan drone untuk pemantauan real-time di Bakauheni, bertujuan mengidentifikasi potensi antrean secara cepat dan akurat. Di sisi hulu, optimalisasi buffer zone dan rest area melalui mekanisme delaying system di Sumatera dilakukan, dengan koordinasi bersama Korlantas Polri untuk menahan kendaraan sebelum memasuki pelabuhan.
Peningkatan kewaspadaan juga dilakukan pada titik rawan, termasuk area penjualan oleh-oleh di turunan flyover. "Setiap catatan selama arus mudik harus segera kami perbaiki," tegas Dudy, menekankan evaluasi arus mudik menjadi dasar penyempurnaan strategi arus balik.
Mekanisme TBB diharapkan dapat diberlakukan lebih cepat dan diperluas hingga 5-6 dermaga. Pengendalian arus kendaraan di dalam pelabuhan juga menjadi sorotan. Pengaturan di kawasan penyangga, seperti di kawasan Indah Kiat, juga dievaluasi. Perluasan radius zona pembelian tiket lebih dari 4 km diperlukan untuk meminimalisasi penumpukan.
Pemerintah menegaskan penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket, sebagai langkah untuk mencegah praktik percaloan.
