Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) program dan kegiatan perangkat daerah.
Rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Payakumbuh terkait evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Triwulan I Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Balaikota Payakumbuh dari Rabu (08/04/2026) hingga Jumat (10/04/2026).
seluruh OPD di bawah koordinasi tiga Asisten Sekretariat daerah mengikuti rapat yang terbagi dalam tiga sesi.
Pembahasan utama meliputi evaluasi capaian realisasi fisik dan keuangan program hingga akhir Maret 2026.
Selain itu, rapat juga menelaah proses penginputan Rencana Umum pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) serta keterlibatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2026 juga menjadi fokus pembahasan.
Upaya ini bertujuan mendorong peningkatan penggunaan produk lokal dan penguatan ekonomi daerah.
Setiap OPD memaparkan progres realisasi program kegiatan serta kendala yang dihadapi.
Beberapa program strategis nasional yang dibahas antara lain Fasilitasi Pembentukan Koperasi Merah Putih, Pelaksanaan MBG, Program Sejuta Rumah, serta penanganan kelangkaan pupuk dan BBM.
Program strategis daerah yang juga dibahas meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar, peningkatan layanan Rumah Sakit Adnan WD, penyediaan moda transportasi publik ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang humanis.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program.
“Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti hasil evaluasi, mempercepat realisasi kegiatan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan mengingatkan peran aktif OPD dalam memfasilitasi Program Strategis Nasional.
Ia juga meminta Bagian Perekonomian memfasilitasi monitoring SPBU untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan BBM.
asisten III Bidang Administrasi Umum menyatakan bahwa monev menjadi alat kontrol agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Setiap kendala yang muncul harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya agar tidak menghambat jalannya program,” tegasnya.
Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) program dan kegiatan perangkat daerah. Rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Payakumbuh terkait evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Triwulan I Tahun 2026.
kegiatan berlangsung di Balaikota Payakumbuh dari Rabu (08/04/2026) hingga jumat (10/04/2026). Seluruh OPD di bawah koordinasi tiga Asisten Sekretariat Daerah mengikuti rapat yang terbagi dalam tiga sesi.
Pembahasan utama meliputi evaluasi capaian realisasi fisik dan keuangan program hingga akhir Maret 2026. Selain itu, rapat juga menelaah proses penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) serta keterlibatan Usaha Mikro dan kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2026 juga menjadi fokus pembahasan. Upaya ini bertujuan mendorong peningkatan penggunaan produk lokal dan penguatan ekonomi daerah.
Setiap OPD memaparkan progres realisasi program kegiatan serta kendala yang dihadapi. Beberapa program strategis nasional yang dibahas antara lain fasilitasi Pembentukan Koperasi Merah putih,Pelaksanaan MBG,Program Sejuta Rumah,serta penanganan kelangkaan pupuk dan BBM.
Program strategis daerah yang juga dibahas meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar, peningkatan layanan Rumah Sakit Adnan WD, penyediaan moda transportasi publik ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang humanis.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program. “seluruh OPD harus segera menindaklanjuti hasil evaluasi, mempercepat realisasi kegiatan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan mengingatkan peran aktif OPD dalam memfasilitasi Program Strategis Nasional. Ia juga meminta Bagian perekonomian memfasilitasi monitoring SPBU untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan BBM.
Asisten III Bidang Administrasi Umum menyatakan bahwa monev menjadi alat kontrol agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran. “Setiap kendala yang muncul harus segera diidentifikasi dan diselesaikan secara terukur,” tegasnya.
