Padang – Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sumatera Barat mulai mematangkan program kerja prioritas untuk 2026 dan 2027, sekaligus menghitung kebutuhan anggarannya. Pembahasan itu dilakukan dalam rapat kerja di Ruang Pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Jumat (8/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar Prof. Dr. Ikhwan Matondang dan diikuti jajaran pengurus serta perwakilan bidang di lingkungan LPTQ Sumbar.
Sekretaris II LPTQ Sumbar Afrizal mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pertama pada akhir Februari lalu, yang membahas rancangan program kerja serta kebutuhan anggaran organisasi untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya,sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujar Afrizal.
Ikhwan Matondang menjelaskan, meski penyusunan program masih berjalan, sejumlah kegiatan strategis sudah lebih dulu dijalankan karena ada kebutuhan organisasi yang mendesak dan tak bisa ditunda.
“Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional Tahun 2026 yang digelar pada akhir April lalu,” ungkapnya.
Ia menekankan, dokumen program kerja dan rincian anggaran harus segera dirampungkan karena proses penganggaran pemerintah daerah terus berjalan, termasuk untuk anggaran perubahan 2026.
Menurut dia, pada perubahan anggaran 2026 LPTQ Sumbar diperkirakan mendapat dukungan hibah Rp300 juta dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Adapun pada 2027, bantuan hibah diproyeksikan naik menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan sponsor juga terbatas,” kata Ikhwan.
Ia juga meminta seluruh bidang menyampaikan usulan program paling lambat Minggu (10/5/2026),baik berupa program unggulan maupun rincian biaya pelaksanaannya.
“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. InsyaAllah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan pihak sponsor,” ujarnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma, menegaskan perlunya percepatan finalisasi kebutuhan anggaran LPTQ agar segera bisa diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.
Ia menilai, waktu pengusulan anggaran perubahan 2026 sudah semakin sempit sehingga seluruh kebutuhan harus segera dipastikan.
Terkait kendaraan operasional, Edi Dharma menyarankan LPTQ memakai skema sewa temporer, seperti transportasi umum atau sewa kendaraan harian sesuai kebutuhan. Menurutnya, pilihan itu lebih efisien ketimbang pengadaan baru atau penggunaan kendaraan dinas pemerintah.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan Training Center (TC), Edi juga mendorong agar LPTQ memanfaatkan fasilitas milik pemerintah, baik milik Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama. Langkah itu dinilainya dapat membuat kegiatan berjalan lebih efektif dan hemat biaya.
“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC.Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” pungkasnya.
