Jakarta – komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan penyediaan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan anggaran 2027. Permintaan itu disampaikan karena kedua hal tersebut dinilai langsung berkaitan dengan keselamatan petugas dan keberlanjutan pengelolaan hutan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan perlengkapan bagi petugas lapangan harus ditempatkan sebagai kebutuhan dasar. Menurut dia, negara tidak boleh membiarkan petugas bekerja tanpa dukungan alat yang memadai.
Di sisi lain, Alex menilai keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian hutan. Ia menilai pengelolaan hutan semestinya tidak menempatkan warga sekadar sebagai objek kebijakan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam forum itu, Alex menekankan bahwa hutan merupakan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya.
“Hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka yang akan melindunginya,” ujar Alex.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai gagasan tersebut belum tercermin kuat dalam rancangan anggaran Kementerian kehutanan. Ia menyoroti programme pemberdayaan masyarakat yang masih ditempatkan sebagai usulan tambahan,bukan prioritas utama.
Alex turut mendorong percepatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Ia berpandangan masyarakat adat selama ini telah terbukti mampu menjaga hutan secara berkelanjutan.
“Hutan adat itu harus jadi prioritas. Masyarakat adat pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” tegasnya.
Selain menyoroti pemberdayaan masyarakat, alex juga menekankan perlunya dukungan sarana untuk penanganan karhutla. Ia meminta perlengkapan pemadam kebakaran hutan dimasukkan sebagai kebutuhan pokok dalam anggaran, bukan sekadar pelengkap di pos tambahan.
Menurut dia, ketersediaan alat yang memadai penting untuk mengurangi risiko bagi petugas di lapangan. Ia juga mengingatkan agar negara tidak membiarkan petugas bertugas tanpa perlindungan yang layak, terlebih setelah adanya korban jiwa dalam penanganan karhutla sebelumnya.
“Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” imbuhnya.
Menutup pembahasan, Alex meminta agar setiap tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan benar-benar memberi dampak nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap penyusunan anggaran 2027 lebih menitikberatkan pada penguatan peran masyarakat, pengembangan hutan adat, dan dukungan operasional petugas demi menjaga keberlanjutan hutan.
